Kepala Negara Harus Bertangan Besi

Indra Sahnun Lubis, S.H. Seorang anak polisi yang menjadi Advokat di tahun 1990 an ini melihat ketidak adilan di negeri ini. Oleh sebab itu bang Lubis yang akrab disapa, telah mengabdikan diri dan menyediakan layanan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan harapan klien yang dilaksanakan secara layak dan profesional serta cepat tanggap dengan memberikan bantuan hukum atas pertanyaan dan permintaan kliennya.

Anak kelima dari sembilan bersaudara ini sebelumnya diberitakan terdaftar ganda di dua partai. Tetapi sekarang Pengacara Indra Sahnun Lubis sudah tidak lagi terdaftar sebagai calon Partai Hati Nurani Rakyat, Indra Sahnun Lubis sekarang menjadi calon tetap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI dari daerah pemilihan Riau I nomor urut 1.Mantan Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Indra Sahnun Lubis terpilih sebagai Presiden Advokat Indonesia, Indra Sahnun Lubis terpilih menjadi presiden Kongres Advokat Indonesia melalui kongres I Advokat Se-Indonesia di Balai Sudirman, Jakarta Selatan.

Menurut ayah dari enam orang anak ini, masalah hukum di Indonesia sekarang ini masih sangat sulit. Karena banyaknya keputusan pengadilan yang sulit di eksekusi, walaupun bisa di eksekusi itu akan selalu ada permainan suap dan inilah yang sangat mengecewakan masyarakat.

“Dimana advokat sebagai penegak hukum itu sama dengan polisi, jaksa dan hakim. Tetapi para penegak hukum lainnya masih sinis terhadap advokat, sehingga tidak adanya implementasi antara advokat maupun instansi hukum lainnya,” cetusnya.

Tanggapannya, seiring apa yang dikatakan advokat bahwa undang-undang yang sudah dijalankan untuk kepentingan masyarakat itu sering bertentangan, sering salah paham, saling tidak adanya kebersamaan, sehingga yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. “Masalah penangguhan penahanan, undang-undang sudah mengatur sarat-sarat dari pada penangguhan penahanan, tapi aparat yang bersangkutan arogannya cukup tinggi, sehingga akhirnya untuk penahanannya dan haknya tersangka itu harus di negoisasi,” cetusnya. Inilah yang dikatakan dari awal tadi bahwa masalah hukum kita ini sulitlah untuk mendapatkan suatu keadilan. “Jangankan masyarakat menengah kebawah, yang menengah keatas saja sudah sulit untuk mendapatkan keadilan,” tambahnya.


Oleh karena itu, penegak hukum sekarang ini tidak ada sedikit-pun tangan besi dari kepala Negara. Kemudian saya juga bicara keras kepada kepala Negara tentang masalah suap, cuma tidak ada perubahan sampai sekarang. “Jadi lebih banyak pejabat maupun anggota DPR bukan berjuang untuk kepentingan masyarakat, tetapi berjuang untuk kepentingan kelaompoknya maupun politiknya sendiri, jadi sangat sulit dan sampai kapanpun masyarakat tidak butuh itu,” cetusnya.

Saya sudah berbicara dimana-mana, dari Kongres Advokat Indonesia yang saya pimpin, bahwa advokat dibawah Kongres Advokat Indonesia tidak lagi bernegoisasi dengan keluarga yang mereka bela. Kalau kita pesimis untuk memperbaiki akhlak kita sendiri, kapan lagi dan itu tetap kita akan perjuangkan.

Ketika ditanya wartawan 69++ dikantornya dibilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Masalah tentang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). “Saya di PKPI diminta untuk menjadi ketua dibidang hukum. dengan partai politik ini mungkin saya bisa menyuarakan bagaimana penegakkan hukum itu supaya dapat diharapkan masyarakat.”

Sesama partai politik juga tidak adanya satu komitmen dalam rangka penegakan hukum. Makanya saya bilang, kepala Negara itu harus bertangan besi dalam rangka penegakan hukum. Seperti anggota DPR di komisi III bidang hukum bahwa banyak-nya kepentingan-kepentingan politik bagi partai politik dan tidak memperjuangkan dari pada kepentingan hukum untuk masyarakat.

Pengacara ini mencoba untuk berada di partai yang kecil dan mencoba untuk membesarkannya. Seperti baru-baru ini saya berbicara di Televisi lokal di Riau selama satu jam, dengan kepentingan hukum untuk masyarakat. Dari partai kecil ini masyarakat akan melihat sendiri. Kalau dari partai besar saya berbicara masyarakat sudah tahu, orang tidak akan memilih dan tidak akan mendengarkan saya. Oleh karena itu, partai besar ini tidak serata apa yang diperjuangkan, bukan untuk kepada kepentingan masyarakat. Contoh, Partai besar yang menjual Gas ke Cina dengan harga sangat murah. Kepala Negara kita tidak sanggup merubah itu, tidak berani menghentikan itu. Kenapa menjual Gas ke Jepang jauh lebih tinggi? Kenapa ke Cina lebih murah? Misalnya, Bahan Bakar Minyak (BBM) ini hanya dijadikan ajang kepentingan bagi partai politik. Partai Demokrat contohnya, membuat iklan di media agar terlihat kepemimpinan SBY sudah dua kali menurunkan harga BBM, padahal harga itu bisa jauh lebih turun lagi. Mengapa mau menurunan BBM saja harus diumumkan? seprti bulan depan BBM akan turun. Seharusnya minyak dunia turun Negara kita segera langsung menurunkan harga BBM, bukan harus ditentukan bulan depan. Itu namanya sudah menunda-nunda kesejahteraan rakyat. Karena menjadi opini, membangun suatu kepentingan partai politiknya yang seolah-olah ini adalah perjuangan dari kepala Negara. “Cuma Negara kitalah yang menentukan bulan depan BBM akan turun, padahal Negara lain seperti, Singapur dan Malaysia langsung turun ketika minyak dunia turun,” cetusnya.

Pengacara ini mencontohkan gaya berpolitiknya seperti tokoh Mohammad Hatta. Dari tahun 1931 jauh sebelum Indonesia merdeka sudah berjuang untuk mensejahterakan masyarakat.

Banyak contoh-contoh yang menurut bang Lubis tidak sesuai dengan dirinya, ketika harga kacang kedelai naik, Negara kita kalang kabut. Itulah tidak mengertinya kepala Negara bahwa ini adalah kepentingan permainan para pedagang. “Kita saja import kacang kedele,” cetusnya. Ketika kacang kedele harganya naik, banyak masayrakat yang bertambah susah, apa lagi kebayakan masyarakat kita banyak yang mengkonsumsi sehari-harinya tempe, kalau makan tempe saja susah, seperti apa masyarakat Indonesia ini? Malulah pemerintah kita. Maka dengan itu, masuklah kacang kedele import ke Indonesia tampa biaya. Bagaimana hancurnya petani kita, bukannya kita berjuang bagaimana membangun petani kacang kedele supaya makmur.

Di Indonesia berapa juta hektar kelapa sawit, karet? Presiden Advokat Indonesia ini pernah membaca majalah Trubus yang isinya menceritakan program-program tentang tanaman Karet dan Sawit. Itu di sela-sela tanaman sawit dan karet dapat ditanami kacang kedele, kacang yang tidak mengganggu tanaman keras. Kenapa tidak diberikan pupuk? Kenapa tidak di beri kemudahan, seperti tanah itu dibawa ke lab, tanah ini cocok di tanam apa? Apakah jagung, kacang kedele, kacang,dsb. Dan masalah ini tidak ada bantuan dari pemerintah.

“Kenapa harus bahan bakar yang disubsidi?” cetusnya. Ini saja yang kita bangun sudah luar biasa. Tetapi masalah pertanian yang dianggarkan hannya cuma tanam padi yang waktu panennya menteri sama petaninya sedang memanen padi agar di liput oleh media, kita nampak seolah-olah menanam padi tetapi masih mengimport beras. Lihat Vietnam Negara yang hancur-hancuran, agrarisnya luar biasa. saya sudah pernah melihat kesana dan saya masuk kepasar Australia, Inggris, itu bisa beli kecipir. Kita Singapura dan Malaysia saja tidak bisa masuk karena lemahnya menteri perdagangan kita, “Cuma itu saja kita tidak mampu,” cetusnya berapi-api.